Ketua LPRI Toraja: Bukan Paksa atau Tidak, Aturan Larang Pendidik dan Komite Jual Buku ke Siswa

TORAJA UTARA - Kembali Ketua Lembaga Pilar Rakyat Indonesia (LPRI) Toraja, Rasyid Mappadang, memberikan penekanan tegas terhadap maraknya penjualan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada para siswa di hampir semua sekolah jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Toraja Utara, Senin (22/8/2022). 

Rasyid Mappadang, dalam kesempatannya, pada Minggu (14/8/2022) melalui sambungan selulernya, menekankan bahwa ini bukan persoalan siswa dipaksa atau tidak dipaksa membeli LKS. 

Baca juga: Mulyanto Prihatin atas Keterlibatan Dirjen Kemendag di Kasus Minyak Goreng

"Di sini saya katakan bahwa kepada para pendidik atau tenaga pendidik dan komite sekolah, jangan berkelit atau berasumsi dengan mengatakan, kan tidak ada paksaan. Ini bukan soal itu ya, tapi aturan tertulis sudah sangat jelas", ungkap Rasyid Mappadang. 

Baca juga: Polri Siap Tindak Dugaan Permainan Karantina

Lanjut kata ketua LPRI Toraja ini, bahwa aturannya kan sangat jelas di PP Nomor 17 Tahun 2010 dan juga di Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008, itu sangat jelas tertulis melarang pendidik atau tenaga pendidik serta komite sekolah untuk menjual buku teks atau bahan ajar serta seragam sekolah kepada para siswa, baik langsung maupun secara tidak langsung. 

Selaku ketua LPRI Toraja yang peduli terhadap keberlangsungan dunia pendidikan di Toraja secara umum, Rasyid Mappadang, menegaskan bahwa jika terbukti para pendidik, tenaga pendidik, ataupun komite sekolah melakukan jual beli seragam, dan buku teks pelajaran atau LKS kepada para siswa di satuan pendidikan maka itu merupakan mal administrasi, sebuah pelanggaran administrasi, dapat dikatagorikan sebagai tindakan pungutan liar (pungli), yang dapat dikenakan sanksi "PIDANA" bagi pelakunya. 

Baca juga: KASAL Fokus Pada Kasus Penyelundupan Minyak Goreng, Danguspurla Amankan Wilayah Laut

Untuk itu Rasyid Mappadang, juga menitip pesan kepada para penegak hukum agar serius memberikan atensi dan penindakan hukum bagi pelanggar hukum tindak pidana sesuai aturan yang berlaku, terkhusus dugaan pelanggaran hukum di dunia pendidikan seperti jual buku atau LKS kepada para siswa. 

Baca juga: Dirjen Perdagangan Rangkap Jabatan, Ada konspirasi  ET dan Luthfi?

(Widian)